JAKARTA,quickq 快客 DISWAY.ID --Dilansir dari laporan Bloomberg pada 11 April 2025 lalu, sejumlah besar orang kaya di Indonesia dikabarkan secara diam-diam telah memindahkan ratusan juta dolar AS ke luar negeri. 

Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa orang-orang kaya yang memindahkan asetnya tersebut menggunakan berbagai instrumen, mulai dari properti, emas, hingga mata uang kripto seperti USDT, untuk menyelundupkan kekayaan tanpa meninggalkan jejak. 

Menanggapi hal ini, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, bahwa tindakan ini bukan sekadar pelarian modal biasa, melainkan tamparan keras terhadap semangat nasionalisme dan tanggung jawab sosial para pemilik modal.

BACA JUGA:Duka di Papua, 11 Jenazah Diduga Korban KKB Selesai Diserahkan ke Keluarga

BACA JUGA:Heboh Isu Matahari Kembar Usai Rombongan Menteri Kunjungi Jokowi, Istana: Jangan Dibumbui Politik

“Lebih dari itu, ini adalah bentuk ketidakloyalan terhadap upaya bangsa Indonesia menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway, pada Senin 14 April 2025.

Kendati begitu, Achmad juga menambahkan bahwa tindakan tersebut justru malah memperburuk kondisi yang mereka takuti.

Dalam hal ini, setiap dolar yang dipindahkan ke luar negeri mengurangi cadangan devisa, melemahkan nilai tukar Rupiah, dan memicu inflasi yang memberatkan 270 juta rakyat Indonesia.

“Ketika Rupiah melemah, pelarian modal dalam skala besar seperti ini ibarat menusuk jantung perekonomian sendiri. Ketika kekayaan itu dihasilkan dari sumber daya Indonesia, tenaga kerja Indonesia, dan kemudahan bisnis di Indonesia, maka tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional seharusnya menjadi prioritas,” jelas Achmad.

Di sisi lain, fenomena ini juga turut mengindikasikan pelanggaran terhadap aturan Dana Hasil Ekspor (DHE), dimana para eksportir diwajibkan membawa kembali devisa hasil ekspor ke Indonesia untuk memperkuat cadangan negara.

BACA JUGA:Pengamat: Gibran Representasi Sipil dalam Menjaga Keseimbangan Negara

BACA JUGA:Menko Airlangga Siap Tawar Balik Trump, Delegasi RI Terbang ke AS 16 April

Namun, laporan Bloomberg membuktikan bahwa sebagian konglomerat lebih memilih menyimpan atau mengalirkan dana tersebut ke luar negeri. 

“Ini adalah bentuk ketidakpatuhan yang merugikan negara secara sistematis. Jika selama ini pemerintah memberikan kemudahan berbisnis seperti perizinan cepat, insentif fiskal, atau akses ke proyek strategis, maka sudah saatnya kemudahan itu diikuti dengan kewajiban menjaga kepentingan nasional,” tegas Achmad.

• 1
• 2
• »