Sri Mulyani Sentil Pejabat Baru, Ungkap Kemenkeu Butuh Pemimpin yang Bisa Bersinergi

Warta Ekonomi,quickq最新版本苹果 Jakarta -

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya kerja sama dan sinergi antarpimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terutama bagi para pejabat eselon I yang baru dilantik.

Dalam pelantikan 22 pejabat tinggi yang menempati posisi strategis, Sri Mulyani mengingatkan bahwa keberhasilan institusi bergantung pada kekompakan dan pengabaian ego pribadi demi kinerja kolektif.

“Anda memimpin unit-unit yang luar biasa penting. Ego Anda tidak penting, ego Anda tidak penting. Yang penting adalah unit dan jajaran bisa bekerja optimal dan bisa bekerja bersama-sama,” ujar Sri Mulyani di Aula Djuanda, Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Baca Juga: Baru Dilantik, Ini Tugas Berat dari Sri Mulyani untuk Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai!

Menkeu menyampaikan bahwa dengan lebih dari 76.000 pegawai, Kemenkeu harus menjadi institusi yang solid, profesional, dan dapat diandalkan oleh negara dalam mengelola keuangan publik.

“Anda bahkan tidak mungkin bekerja hanya dengan mengandalkan segelintir orang. Anda bekerja di dalam sebuah kementerian keuangan, 76.000 pegawai lebih yang harus menjadi aparat dan institusi yang bisa diandalkan negara,” imbuhnya.

Baca Juga: Kejar Setoran? Sri Mulyani Sri Mulyani Bongkar Pejabat Kemenkeu! Suryo ke Intelijen, Bimo Pegang Pajak

Sri Mulyani juga menekankan bahwa tantangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan semakin kompleks, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas unit yang erat dan saling mendukung.

Ia mengutip pepatah klasik sebagai pengingat: "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing."

"Sinergi adalah keniscayaan, bukan hanya slogan kosong. Sinergi juga adalah kebutuhan,” tegasnya.

Adapun pelantikan ini mencakup sejumlah posisi kunci, seperti Direktur Jenderal Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, serta Dirjen Anggaran. Para pejabat baru diharapkan dapat membawa semangat kolaboratif dan memperkuat peran Kemenkeu sebagai pengelola fiskal utama negara.